PELAYANAN DIGITAL
Layanan peradilan dengan memanfaatkan berbagai kemudahan yang berasal dari pemanfaatan teknologi informasi.
Hak-hak Pencari Keadilan untuk Memperoleh Informasi Di Pengadilan diatur dalam Surat Keputusan KMA No : SK 2-144/KMA/SK/VIII/2022
Hasil survei Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indek Persepsi Anti Korupsi (IPAK). Untuk lebih lengkap klik disini.
Pengadilan Negeri Pemalang kembali melaksanakan rutinitas Apel Pagi.
Apel pagi kali ini dipimpin oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pemalang, Bapak Agustinus Yudi Setiawan, S.H.,M.H. dan dilaksanakan di halaman Kantor Pengadilan Negeri Pemalang. (30/03/2026).
Pengadilan Negeri Pemalang kembali melaksanakan rutinitas Apel Sore. Sore ini dipimpin oleh Hakim PN Pemalang Ibu Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H. Jum,at (27/03/2026) di Kantor Pengadilan Negeri Pemalang.
Jum’at, 27 Maret 2026
Petugas PTSP PN Pemalang melakukan briefing pagi yang dipimpin oleh Bapak Widiyanto, S.H.,M.H. selaku Panitera Muda Perdata dan Penanggungjawab harian PTSP PN Pemalang.
Kamis, 26 Maret 2026
Petugas PTSP PN Pemalang melakukan briefing pagi yang dipimpin oleh Bapak Dian Jati Wiwoho, S.H. selaku Panitera Muda Pidana sekaligus penanggungjawab harian PTSP PN Pemalang.
Rabu, 25 Maret 2026
Petugas PTSP PN Pemalang melakukan briefing pagi yang dipimpin oleh Ibu Juminah, S.H. selaku Kasubbag Umum dan Keuangan serta penanggungjawab harian PTSP PN Pemalang.
Keluarga Besar Pengadilan Negeri Pemalang mengucapkan:
Sebelum mendatangi suatu Pengadilan, ada baiknya Anda melakukan tinjauan dulu lewat internet, karena Makamah Agung dan beberapa Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengaidilan Tingkat Banding sudah memiliki situs resmi yang biasanya juga memuat informasi-informasi penting berkaitan dengan Pengadilan tersebut.
.
Sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Mahkamah Agung RI membangun sebuah aplikasi pencatatan dan penulusuran perkara dipengadilan yaitu Sistem Informasi Penelusuran Perkara.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan..