PELAYANAN DIGITAL
Layanan peradilan dengan memanfaatkan berbagai kemudahan yang berasal dari pemanfaatan teknologi informasi.
Hak-hak Pencari Keadilan untuk Memperoleh Informasi Di Pengadilan diatur dalam Surat Keputusan KMA No : SK 2-144/KMA/SK/VIII/2022
Hasil survei Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indek Persepsi Anti Korupsi (IPAK). Untuk lebih lengkap klik disini.
Jum'at, 6 Maret 2026,
Pengadilan Negeri Pemalang melaksanakan Opening Meeting Asesmen Internal Ampuh Semester I Tahun 2026. Opening meeting dilaksanakan di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Pemalang.
Jum'at, 6 Maret 2026
Bertempat di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Pemalang dilaksanakan rapat monev kinerja Bulan Februari 2026 yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Pemalang, didampingi oleh Wakil Ketua PN Pemalang, dan diikuti oleh seluruh aparatur Pengadilan Negeri Pemalang.
Jum'at, 6 Maret 2026
Petugas PTSP PN Pemalang melakukan briefing pagi yang dipimpin oleh Bapak Dian Jati Wiwoho, S.H. selaku Panitera Muda Pidana sekaligus penanggungjawab harian PTSP PN Pemalang.
Pemalang, 5 Maret 2026 - Bertempat di Media Center Pengadilan Negeri Pemalang, Ketua, Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris, Para Hakim, Para Panitera Muda dan Para Kepala Sub Bagian PN Pemalang mengikuti Sosialisasi Evaluasi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Peradilan Umum tahun 2026.
Kamis, 5 Maret 2026
Petugas PTSP PN Pemalang melakukan briefing pagi yang dipimpin oleh Bapak Dian Jati Wiwoho, S.H. selaku Panitera Muda Pidana sekaligus penanggungjawab harian, didampingi oleh Sekretaris, Hakim Pengawas PTSP, dan Ketua PN Pemalang.
Pemalang, 4 Maret 2026 – Bertempat di Media Center PN Pemalang, dilaksanakan Rapat Monev Tindak Lanjut Temuan Hakim Pengawas Bidang sebagai bagian dari evaluasi kinerja bulan Februari 2026.
Sebelum mendatangi suatu Pengadilan, ada baiknya Anda melakukan tinjauan dulu lewat internet, karena Makamah Agung dan beberapa Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengaidilan Tingkat Banding sudah memiliki situs resmi yang biasanya juga memuat informasi-informasi penting berkaitan dengan Pengadilan tersebut.
.
Sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Mahkamah Agung RI membangun sebuah aplikasi pencatatan dan penulusuran perkara dipengadilan yaitu Sistem Informasi Penelusuran Perkara.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan..