PELAYANAN DIGITAL
Layanan peradilan dengan memanfaatkan berbagai kemudahan yang berasal dari pemanfaatan teknologi informasi.
Hak-hak Pencari Keadilan untuk Memperoleh Informasi Di Pengadilan diatur dalam Surat Keputusan KMA No : SK 2-144/KMA/SK/VIII/2022
Hasil survei Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indek Persepsi Anti Korupsi (IPAK). Untuk lebih lengkap klik disini.
Pemalang, 13 April 2026 — Bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Negeri Pemalang, telah dilaksanakan kegiatan Zoom Focus Group Discussion (FGD) terkait Penyusunan Naskah Urgensi Tahun Anggaran 2026 dengan judul “Rancangan Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pola Promosi dan Mutasi Jabatan Kepaniteraan pada Badan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung”.
Pemalang, 13 April 2026 — Bertempat di Ruang Media Center Pengadilan Negeri Pemalang.
Ketua, Hakim, Panitera Muda Perdata, dan Jurusita PN Pemalang mengikuti kegiatan Zoom Peluncuran Pedoman Restitusi dalam Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Senin, 13 April 2026
Petugas PTSP PN Pemalang melakukan briefing pagi yang dipimpin oleh Ibu Juminah, S.H. selaku Kasubbag Umum Keuangan dan penanggungjawab harian didampingi oleh Panitera dan Hakim Pengawas PTSP PN Pemalang
Pengadilan Negeri Pemalang kembali melaksanakan rutinitas Apel Pagi.
Apel pagi kali ini dipimpin oleh Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, Bapak Bili Abi Putra, S.H.,M.H. dan dilaksanakan di halaman Kantor Pengadilan Negeri Pemalang. (13/04/2026).
Pengadilan Negeri Pemalang kembali melaksanakan rutinitas Apel Sore. Sore ini dipimpin oleh Panitera PN Pemalang Bapak Sidianto, S.H.,M.H. Jum,at (10/04/2026) di Kantor Pengadilan Negeri Pemalang.
Kamis, 10 April 2026 — Bertempat di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Pemalang, dilaksanakan Rapat Monev Kinerja Bulan Maret 2026 yang dipimpin oleh Ketua PN Pemalang dan diikuti seluruh aparatur, baik secara langsung maupun daring.
Sebelum mendatangi suatu Pengadilan, ada baiknya Anda melakukan tinjauan dulu lewat internet, karena Makamah Agung dan beberapa Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengaidilan Tingkat Banding sudah memiliki situs resmi yang biasanya juga memuat informasi-informasi penting berkaitan dengan Pengadilan tersebut.
.
Sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Mahkamah Agung RI membangun sebuah aplikasi pencatatan dan penulusuran perkara dipengadilan yaitu Sistem Informasi Penelusuran Perkara.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan..