MAHKAMAH AGUNG REPBULIK INDONESIA

Pengadilan Negeri Pemalang KELAS IB

Jalan Pemuda No.59 Pemalang - Jawa Tengah 52313 Telp. 0284-321061, Fax. 0284-321153, Email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Sebagai sebuah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama maka pengadilan negeri merupakan ujung tombak dari peradilan yang berada diatasnya. Oleh karenanya pangadilan negeri mempunyai peranan yang strategis dalam melaksanakan tugas-tugas pokoknya yaitu menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.

Dalam melaksanakan tugas yang diembannya Pengadilan Negeri Pemalang dituntut untuk berupaya membantu masyarakat pencari keadilan dan berusaha untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya suatu peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam pasal 5 ayat 2 UU No. 24 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Apabila tugas-tugas pokok dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam arti dikerjakan secara profesional dan selalu menjaga integritas pribadi seluruh pejabat dan pegawainya, serta tidak keluar dari koridor-koridor hukum yang berlaku, maka Pengadilan Negeri akan memperoleh kepercayaan dari masyarakat para pencari keadilan khususnya dan seluruh lapisan masyarakat pada umumnya.

Secara operasional Pengadilan Negeri Pemalang menyelenggarakan peradilan menegakkan hukum dan keadilan yang meliputi tugas-tugas administrasi Peradilan yang dilaksanakan oleh Kepaniteraan dan tugas-tugas yang bersifat administrasi umum yang dilaksanakan oleh Kesekretariatan.

Dalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya secara efisien,efektif, transparan dan akuntable maka Pengadilan Negeri Pemalang berkewajiban untuk menyusun dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparator Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan (SOP) Standar Operasional Prosedur dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya tertanggal 24 Mei 2012.

Bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan (SOP) Standart Operasional Prosedur dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya tertanggal 24 Mei 2012 tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Pemalang memandang perlu menjabarkannya dengan berpedoman kepada :

  • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  • Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;
  • Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
  • Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Peradilan Umum;
  • Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
  • Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 032/KMA/SK/IV/2007 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
  • Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Pemberlakuan Buku I Pedoman Pelaksaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan, Pengadilan Administrasi Kepegawaian, Pengadilan Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Administrasi Perbendaharaan;
  • Tatalaksana Pengawasan Pengadilan Buku IV Edisi revisi 2009 Mahkamah Agung RI.

Dengan tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) ini diharapkan mekanisme Administrasi Pengadilan dan Administrasi Umum Pengadilan Negeri Pemalang dapat berjalan secara efisien, efektif, transparan dan akuntable sehingga Pengadilan Negeri Pemalang dapat melaksanakan tugas dengan seksama, tertib dan berdisiplin dan dapat diharapkan memberikan kontribusi tercapainya Visi Mahkamah Agung RI yakni Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung

Adapun Standar Operasional Prosedur Pengadilan Negeri Pemalang yaitu sebagai berikut :

A. SOP UTAMA  
  a. SOP Kepaniteraan Muda Pidana  
    1.    SOP Perkara Pidana Pemeriksaan Acara Biasa

2.   SOP Perkara Pidana Pemeriksaan Acara Singkat

3.   SOP Perkara Pidana Pemeriksaan Acara Cepat Lalu Lintas

4.   SOP Penerimaan Permohonan Perpanjangan Penahanan Psl 25 Ayat (2) KUHAP

5.   SOP Penerimaan Permohonan Perpanjangan Penahanan Psl 29 KUHAP

6.   SOP Perkara Pidana Banding

7.    SOP Perkara Pidana Kasasi

8.    SOP Perkara Pidana Peninjauan Kembali

9.    SOP Proses Penyelesaian Grasi

10.  SOP Penanganan Permohonan Izin Persetujuan Penyitaan

11.   SOP Penanganan Permohonan Izin Persetujuan Penggeledahan

12.   SOP Prosesd Penyelesaian Perkara Pidana Anak

13.   SOP Penetapan Diversi

14.   SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana PraPeradilan

15.   SOP Penanganan Barang Bukti

16.   SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Cepat Tipiring

17.   SOP Permohonan Ijin Besuk Tahanan

Lihat

Lihat

Lihat

Lihat

Lihat

Lihat

Lihat

Lihat

Lihat

Lihat

Lihat

 Lihat

Lihat

Lihat

Lihat

Lihat

Lihat

  b. SOP Kepaniteraan Muda Perdata  
    1.          SOP Penyelesaian Perkara Perdata Permohonan

2.          SOP Penyelesaian Perkara Perdata Gugatan

3.          SOP Penyelesaian Perkara Perdata Tingkat Banding

4.          SOP Penyelesaian Perkara Perdata Tingkat Kasasi

5.          SOP Penyelesaian Perkara Perdata Tingkat Peninjauan Kembali Adanya Bukti Baru

6.          SOP Penyelesaian Perkara Perdata Tingkat Peninjauan Kembali

7.          SOP enyelesaian Perkara Perdata Eksekusi

8.          SOP Penyimpanan Uang Panjar Biaya Perkara

9.          SOP Penyimpanan Uang Panjar Biaya Eksekusi

10.     SOP Penyimpanan Uang Consignasi

11.     SOP Perkara Perdata Gugatan Sederhana

12.     SOP Pengembalian Uang Sisa Panjar Biaya

Lihat

Lihat

Lihat

Lihat

Lihat

Lihat

Lihat

Lihat

Lihat

Lihat

Lihat

Lihat

  c. SOP Kepaniteraan Muda Hukum  
    1. SOP Laporan Bulanan Triwulan Catur Wulan Semesteran Tahunan

2. SOP Pendaftaran Badan Hukum

3. SOP Pendaftaran Surat Kuasa

4. SOP Pendaftaran Surat Kuasa Insidenstil

5. SOP Kerja Sama Pos Bantuan Hukum

6. SOP Layanan Hukum Pendampingan

7. SOP Penanganan Pengaduan

8. SOP Permohonan Informasi Prosedur Biasa

9. SOP Permohonan Informasi Prosedur Khusus

10. SOP Pembuatan Surat Keterangan Penelitian

11. SOP Pengarsipan Berkas Perkara

12. SOP Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Lihat

Lihat

Lihat

Lihat

Lihat

Lihat

Lihat

Lihat

Lihat

Lihat

Lihat

Lihat

 

 

  d. SOP Panitera Pengganti  
    1.        SOP Panitera Pengganti Dalam Perkara Pidana

2.       SOP Panitera Pengganti Dalam Perkara Perdata

Lihat

Lihat

 

  e. SOP Jurusita / Jurusita Pengganti  
    1.          SOP Panggilan Sidang

2.          SOP Pemberitahuan Pernyataan Banding/Kasasi/PK

3.          SOP Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Kontra Memori Banding/Kasasi/PK

4.          SOP Panggilan Sidang/Pemberitahuan Delegasi Keluar

5.          SOP Panggilan Sidang/Pemberitahuan Delegasi Masuk

Lihat

Lihat

Lihat

Lihat

Lihat

 

B. SOP PENDUKUNG  
  a. SOP Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana  
    1.          SOP Pemberian Ijin Cuti

2.          SOP Kenaikan Pangkat

3.          SOP Usulan Pengangkatan Dalam Jabatan

4.          SOP Kenaikan Gaji Berkala

5.          SOP Daftar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai

6.          SOP Laporan Bulanan Kepegawaian

7.          SOP Laporan Triwulan Kepegawaian

8.          SOP Laporan Tengah Tahunan Kepegawaian

9.          SOP Laporan Tahunan Kepegawaian

Lihat

Lihat

Lihat

Lihat

Lihat

Lihat

Lihat

Lihat

Lihat

 

  b. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan  
    1.          SOP Pengelolaan Surat Masuk

2.          SOP Pengelolaan Surat Keluar

3.          SOP Penyediaan Alat Tulis Kantor

4.          SOP Pengiriman ATK

5.          SOP Penerimaan Buku Perpustakaan

6.          SOP Peminjaman Buku Perpustakaan

7.          SOP Pengembalian Buku Perpustakaan

8.          SOP Pengajuan Remunerasi

9.          SOP Pengajuan Gaji Induk

10.     SOP Pengajuan Gaji Susulan/Kekurangan Gaji

11.     SOP Pengajuan Gaji Ke-13

12.     SOP Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

13.     SOP Pengajuan Uang Persediaan (UP)

14.     SOP Pengajuan Ganti Uang Persediaan (GUP)

Lihat

Lihat

Lihat

Lihat

Lihat

Lihat

Lihat

Lihat

Lihat

Lihat

Lihat

Lihat

Lihat

Lihat

 

  c. SOP Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan  
    1.          SOP Perencanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

2.          SOP Pengajuan Revisi POK (DIPA)

3.          SOP Perawatan SIPP/CTS

4.          SOP Pengelolaan Website

5.          SOP Perawatan dan Mengatasi Permasalahan Jaringan

6.          SOP Peliputan dan Penginputan Website

Lihat

Lihat

Lihat

Lihat

Lihat

Lihat

 

Copyright ©2015 | Pengadilan Negeri Pemalang | Templates by Mahkamah Agung