MAHKAMAH AGUNG REPBULIK INDONESIA

Pengadilan Negeri Pemalang KELAS IB

Jalan Pemuda No.59 Pemalang - Jawa Tengah 52313 Telp. 0284-321061, Fax. 0284-321153, Email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

PENGADILAN NEGERI PEMALANG BERKERJASAMA DENGAN BNN KOTA TEGAL MELAKUKAN TES URINE

IMG 1113 kecil

Pemalang, 15 Maret 2019, Dalam Rangka Memberantas Penyalahgunaan NARKOBA, Pengadilan Negeri Pemalang bekerjasama dengan BNN Kota Tegal melakukan Tes Urine, sejalan dengan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 3 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN). Penyalahgunaan narkoba merupakan kejahatan yang masuk dalam kategori extraordinary crime dan serius (serius crime). Sehingga masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba menjadi salah satu masalah penting di berbagai Negara yang berpotensi merusak sumber daya manusia kapanpun dan dimanapun.

Penanganan Perkara Mahkamah Agung 2018: Mencetak Rekor Baru Pencapaian Terbaik Sepanjang Sejarah MA

MA LAPTAH

JAKARTA | (28/02/2019) Semua indikator pengukuran kinerja penanganan perkara MA tahun 2018 melampaui target yang ditetapkan bahkan mencetak rekor baru sebagai kinerja terbaik dalam sejarah Mahkamah Agung. Indikator yang dimaksud adalah jumlah perkara yang diputus, jumlah sisa perkara, rasio produktivitas memutus perkara, ketepatan waktu memutus perkara  jumlah perkara yang diputus sesuai dengan jangka waktu (on time case processing), jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim kembali ke pengadilan pengaju dan rasio penyelesaian perkara (clearance rate).

KETUA MA: “PEMBERANTASAN KORUPSI BISA DIMULAI DARI KELUARGA”

MA KPK

Jakarta – Humas : Tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa yang sering dilakukan secara terencana dan sistematis dan merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas dan endemik. Korupsi juga merusak sendi-sendi ekonomi nasional, serta merendahkan martabat bangsa di forum internasional. Fenomena ini memerlukan pemberantasan yang harus dilakukan secara luar biasa dan penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi harus diatur secara khusus.

Copyright ©2015 | Pengadilan Negeri Pemalang | Templates by Mahkamah Agung